Khofifah menyatakan, Presiden Joko
Widodo telah berkomitmen untuk menghilangkan berbagai praktik
penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
Karenanya, pemerintah memutuskan untuk mencairkan dana PKH secara
nontunai.
“Bantuan sosial dengan nontunai juga
bertujuan untuk mengurangi inflasi. Apalagi kalau banyak program bansos
menjadi nontunai dan terintegrasi," paparnya, Senin (27/6).
Khofifah menjelaskan, Kota Malang
dijadikan sebagai titik awal penyaluran bansos nontunai. Untuk itu,
Kemensos menggandeng BNI untuk menerbitkan Kartu Kombo yang multifungsi.
Antara lain untuk membeli beras khsusu rumah tangga sejahtera (rastra),
sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, hingga bantuan rumah layak
huni dan program bansos lainnya.
Menurut Khofifah, keluarga miskin yang
menerima bantuan PKH bisa langsung menggunakan Kartu Combo BNI untuk
berbelanja kebutuhan hidup di E-Warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE)-PKH
yang berstatus Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera. E-Warung
KUBE-PKH itu didirikan oleh para penerima PKH.
“Dengan adanya simbiosis ini maka para
penerima bansos PKH juga bisa mendapatkan manfaat selain bisa belanja
juga bisa mendapatkan sisa hasil usaha E-Warung Kube PKH," tambahnya.
Untuk diketahui, pemerintah pada tahun
ini akan menyerahkan PKH sebesar Rp 9,8 triliun. Rencananya jumlah PKH
akan naik dalam APBN 2017 menjadi RP 12,7 triliun.
Khofifah menambahkan, kenaikan bansos
ini disebabkan adanya tambahan pencairan. “Seluruh penerima PKH sebanyak
enam juta keluarga akan menerima bantuan sebanyak empat kali dalam satu
tahun dengan jumlah bervariasi, " tuturnya.(dkk/jpnn)
EmoticonEmoticon