Bentuk Dukungan Daerah dana sharing minimal sebesar 5% (Lima persen) dari total bantuan PKH setahun

Bentuk Dukungan Daerah dana sharing minimal sebesar 5% (Lima persen) dari total bantuan PKH setahun, Dukungan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan bertujuan memastikan Bantuan tepat sasaran, dan memastikan peserta PKH memperoleh bantuan Sosial lainnya seperti BSM, KIS, KIP, KKS Rastra. Juga perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan melalui sharing APBD 5% dari Total bantuan PKH per tahunnya.

Pemerintah daerah lokasi PKH diharapkan memberikan dukungan penuh bagi pelaksanan Program Keluarga Harapan. Komitmen daerah sangat diperlukan demi suksesnya PKH di daerah masing masing melalui dana sharing, ketersediaan Fasilitas pendidikan dan fasilitas Kesehatan dalam rangka pemenuhan komitmen peserta. Tanpa komitmen pemerintah daerah, pelaksanaan Program Keluaraga Harapan tidak akan maksimal, dibuktikan dengan daerah daerah yang tingkat keberhasilan pelaksanaan PKH tinggi, salah satunya karena besarnya atensi dan komitmen pemerintah daerah.

Berikut peran pemerintah daerah yang diharapakan dalam pelaksanaan Program Keluaraga Harapan

Perbedaan perlakuan Pemerintah daerah lewat sharing APBD, bisa saja memberikan gambaran Program Keluarga Harapan secara keseluruhan. Pelaksanaan PKH di daerah yang alokasi APBD diatas 5% (Lima persen) terasa lebih terencana dan terprogram dalam hal koordinasi maupun sinergi dengan Dinas terkait Instansi lain di Kabupaten/ Kota. Bandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang sharing APBD 0.05% (Nol koma 5 persen).

Bisnis proses PKH seperti Verifikasi dan pemukathiran pembayaran akan berjalan normal bagi semua Kabupaten/ Kota. Tapi pengaruh dana sharing terlihat ketika ada pelaksanaan kegiatan lainnya di lapangan. Sarana pendukung bagi Kabupaten/ Kota berbeda tergantung alokasi APBD. Terlihat dari pelaksanaan selama ini, ada UPPKH Kabupaten/ Kota yang kesulitan dana operasional.

Bentuk Dukungan Daerah dana sharing minimal sebesar 5% (Lima persen) dari total bantuan PKH setahun

Bentuk Dukungan Daerah dari Alokasi APBD

Berdasarkan Buku Pedoman Umum Program Keluarga harapan (PKH) Alokasi dana sharing minimal sebesar 5% (Lima persen) dari total bantuan PKH setahun. Yang digunakan untuk mendukung kegiatan PKH yang terdiri dari:

Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan
Menyediakan kantor sekretariat dan fasilitas pendukung di UPPKH Kabupaten
Menyediakan kantor sekretariat UPPKH Kecamatan
Operasional Sekretariat UPPKH Kabupaten/ Kota dan UPPKH Kecamatan
Dana operasional bagi Koordinator Kabupaten, Pendamping dan Operator PKH Kabupaten/Kota
Cetak dan pengadaan formulir verifikasi Faskes, Fasik, SPM dan formulir pemuktahiran
Biaya Operasional pengiriman formulir hasil verifikasi faskes dan fasdik dari UPPKH Kabupaten/ Kota pelaksana PKH ke Provinsi
Rapat Koordinasi teknis PKH tingkat Kabupaten/ Kota dan Kecamatan dengan Bapeda., Dinas Sosial Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, PT. Pos pendamping dan Operator.
Pengadaan fasilitas kerja Pendamping dan Operator PKH (ATK, Alat transportasi, alat komunikasi, alat dokumentasi, alat koputerisasi, seragam dan ID Card/ tanda pengenal
Pemantapan Operator dan pendamping PKH
Honor Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan
Studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana terbaik
Membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Menyediakan alokasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksana PKH di Kabupaten/kota
Mensinergikan program kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBD.

Kenapa Sharing APBD dibutuhkan PKH

Seperti yang diuraikan diatas pengalokasian sharing APBD sebesar lima persen jelas penggunaannya, Tapi dalam pelaksanaanya tidak semua Kabupaten/ Kota mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan Program Keluaraga Harapan. Saat penentuan lokasi Kabupaten/ Kota, komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskan Program Keluarga Harapan termasuk sharing APBD sebesar minimal lima persen.

Bisnis proses PKH yang dilaksanakan oleh Operator dan Pendamping akan optimal jika ada koordinasi dan sinergi di daerah yang optimal. Melalui sharing APBD dinas Sosial merancang kegiatan yang mendukung sinergitas antar lembaga, terutama dengan Guru dan Petugas Kesehatan dengan pendamping PKH. Koordinasi juga antara Dinas terkait terutama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.

Selain itu Sekretariat Uppkh Kecamatan dan UPPKH Kabupaten/Kota harusnya kewajiban daerah untuk menyiapkannya. Jangankan Sekretariat Kecamatan, Sekretariat Kabupaten Kota juga masih menjadi impian bagi sebagian Kabupaten. Kalaupun ada itu hanya fisiknya saja, operasionalnya tidak optmimal. Sudah saatnya berpikir lebih luas dan jauh, bahwa penguatan PKH harus dari bawah dan berjenjang. Sederhana saja yang lebih dekat dengan peserta itu siapa, jelas pendamping. Penguatan pendamping harusnya disertai dengan penguatan UPPKH Kecamatan baru UPPKH Kabupaten dan seterusnya. Begitupun dengan pengalokasian APBD.

Pengalokasian sharing APBD tidak sama tiap Kabupaten/ Kota. Bisa juga menggambarkan peran pemerintah daerah dalam menyukseskan PKH. Semua pendamping dan Operator dimanapun menginginkan pengalokasian yang sama terkait sharing APBD. Untuk itu perlu peninjauan kembali terkait komitmen Pemerintah Daerah melalui sharing APBD sebesar 5% dari total bantuan PKH setahun. Pemerintah Daerah perlu diingatkan terus terkait sharing APBD dan wajib hukumnya bagi Kabupaten/ Kota pelaksana PKH. Mudah mudahan dengan perluasan PKH 2016, peran Pemerintah Daerah melalui sharing APBD dapat terwujud di semua Kabupaten/ Kota pelaksana PKH.